volumemax.net – Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan penting kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenai penataan kawasan ibu kota baru tersebut. Dalam rapat terbatas di Istana Garuda, IKN, pada Senin (29/7/2024), Presiden Jokowi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan IKN. Artikel ini akan membahas arahan Presiden Jokowi serta rencana Otorita IKN dalam mewujudkan ibu kota yang inklusif dan terkelola dengan baik.

Baca Juga : Langkah Mudah Transfer OVO ke LinkAja

Penekanan Presiden Jokowi tentang Partisipasi Masyarakat

Presiden Jokowi berpesan kepada Otorita IKN agar memastikan masyarakat di sekitar kawasan ibu kota tidak merasa terpinggirkan. Beliau menegaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penataan IKN. Menurut Plt Kepala Otorita Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa di gusur atau terpinggirkan akibat penataan kawasan ini.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengembangan IKN. Hal ini penting karena kawasan IKN yang akan di tata memiliki luas mencapai 256.000 hektare. Dengan area seluas itu, mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal menjadi tantangan besar namun krusial. Oleh karena itu, Otorita IKN di minta untuk merancang rencana yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada kesejahteraan sosial.

Upaya Otorita IKN dalam Menjaga Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Otorita IKN akan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penataan IKN. Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa meskipun penataan kawasan IKN memerlukan perubahan besar, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menggusur masyarakat. Sebaliknya, jika perlu dilakukan relokasi, Otorita IKN diinstruksikan untuk mencarikan tempat yang lebih baik bagi warga yang terdampak.

Dengan fokus pada penataan yang inklusif, di harapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan merasakan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Otorita IKN akan mengimplementasikan berbagai mekanisme partisipasi, seperti forum konsultasi masyarakat dan survei kebutuhan warga, untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan di perhatikan dalam setiap keputusan yang di ambil.

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien

Dalam arahan yang di sampaikan, Presiden Jokowi juga meminta agar IKN menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat. Salah satu aspek penting adalah perizinan dan investasi, yang harus di proses dengan efisien dan transparan. Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa perizinan akan di prioritaskan untuk di percepat, menjadikan IKN sebagai model tata kelola perkotaan yang dapat di ikuti oleh kawasan lain.

Tata kelola yang baik ini meliputi proses perizinan yang lebih cepat, serta pengelolaan investasi yang terintegrasi dan efisien. Otorita IKN di harapkan untuk menerapkan best practices dalam administrasi dan pengelolaan kota, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga tetapi juga menarik lebih banyak investasi dan pengembangan ekonomi di kawasan tersebut.

Fokus pada BUMO: Menyediakan Fasilitas dan Kegiatan Arahan Presiden

Presiden Jokowi dan pihak Otorita IKN juga membahas Badan Usaha Milik Otoritas. IKN (BUMO) yang akan berfokus pada penyelenggaraan kegiatan dan pemanfaatan infrastruktur di IKN. BUMO di rencanakan untuk mengelola fasilitas publik seperti bioskop dan ruang retail yang akan di. Tempatkan di gerai-gerai atau ruangan-ruangan di bawah kantor Kementerian Koordinator di sumbu kebangsaan.

BUMO di harapkan dapat mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah dibangun, dengan menyediakan berbagai aktivitas dan fasilitas yang dapat meramaikan IKN. Ini termasuk penyediaan fasilitas hiburan dan komersial yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Kesimpulan: Menuju Ibu Kota yang Inklusif dan Terpadu Arahan Presiden

Arahan Presiden Jokowi tentang penataan Ibu Kota Nusantara menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Efisiensi tata kelola, dan pemanfaatan BUMO untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan. Serta menerapkan tata kelola yang baik, diharapkan. IKN dapat menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia.